STRATEGI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA BLM PNPM-MP

TAHAP PERENCANAAN

1.Melakukan supervisi kunjungan lapangan untuk memverifikasi & mensertifkasi setiap usulan yang memerlukan perhatian khusus

2.wajib mempunyai rekapitulasi minimal 3 (tiga) harga pembanding di Kecamatan dan Desa

3.Memastikan fasilitasi pemeriksaan Desain - RAB dan perhitungan aritmatika (Validasi Perhitungan) untuk semua kegiatan yang terdanai

4.Memastikan SPPB serta lampirannya sudah ada lengkap di kecamatan dan kabupaten sebelum pencairan Dana BLM

5.Memastikan adanya identifikasi bahan, material, alat dan jasa yang akan dilelang.


TAHAP PELAKSANAAN

1.Memastikan kembali SPPB dan lampirannya sudah ada lengkap di kecamatan dan kabupaten sebelum pencairan dana BLM

2.Tim Fasilitator memastikan syarat administrasi penyaluran dana ke desa sudah ada dan lengkap

3.Memastikan Pelaksanaan Trial di desa telah difasilitasi

4.Memastikan kegiatan prasarana sesuai dengan Desain dan RAB serta segera membuat Berita Acara Revisi jika ada perubahan kegiatan serta wajib melakukan sertifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan

5.Mengaktifkan dan memfungsikan BKAD, BP-UPK, PJOK di kecamatan dan Tim Monitoring di desa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan

6.Melaksanakan monev penyaluran dana dari UPK ke TPK telah sesuai dengan progres fisik di lapangan

7.Tim Fasilitator memiliki rekapitulasi sisa dana lelang pada tiap lokasi kegiatan serta memfasilitasi proses penggunaanya bersama masyarakat

8.Pada saat kunjungan di lapangan Tim Fasilitator dapat melakukan stock opname di TPK dan UPK

9.Melakukan pengendalian terhadap proses pelelangan pada setiap lokasi kegiatan

10.Melakukan pemeriksaan (Supervisi-Monev) kegiatan pada saat proses maupun pelaksanaan/penyelesaian kegiatan di lapangan

11.Setiap penarikan dana oleh TPK dapat dikonfirmasi kepada Tim Fasilitator secara berjenjang

12.Memastikan Laporan Akhir telah diselesaikan dan lengkap untuk dapat diarsipkan.

Read More

POSYANDU "TUNGKU SANGUMANG" WUJUDKAN LAYANAN BAGI RAKYAT MISKIN

Kemiskinan merupakan persoalan yang begitu kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan sarana ekonomi serta penyediaan lapangan kerja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat miskin.

Penyediaan layanan  sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Hal itu merupakan  kunci dalam menyikapi dimensi realita  kemiskinan di Indonesia. Dimana indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian  Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia  untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan  dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem   pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses  kepemerintahan.

Ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh  perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai  daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat  miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks  keragaman antar daerah.

Adalah, Desa Rangan Surai, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan yang mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2013. Bangunan Gedung Posyandu “Tungku Sangumang” di Desa Rangan Surai – Kecamatan Marikit   merupakan kegiatan yang dibiayai dari  dana BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 dengan biaya  Rp100.820.000, dan luasan bangunan 48 m2 (6m x 8m)  ini sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat desa selain sebagai wadah layanan kesehatan.

Bangunan Posyandu “Tungku Sangumang” setiap bulannya juga digunakan sebagai sarana layanan pusat kesehatan desa setiap harinya. Selain itu Gedung Posyandu ini juga digunakan sebagai sarana belajar PAUD yaitu 2 kali pertemuan dalam seminggu untuk hari Senin dan Kamis. Warga dan Kader Posyandu bersyukur dan bangga karena dengan adanya Gedung Posyandu ini  mereka kini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Petugas dari Puskesmas pun merasa senang karena pelayanan kesehatan kepada warga menjadi lebih mudah dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Warga yang memanfaatkan Posyandu ini pada umumnya adalah bayi, balita dan ibu hamil. Lokasi yang strategis dan lahan yang memadai menjadi nilai plus dan memudahkan akses menuju lokasi Posyandu karena terletak di pinggir  jalan desa.

Mengingat pentingnya peran posyandu bagi masyarakat, maka dapat kita bayangkan hal apa yang akan terjadi apabila pada satu desa atau dusun tidak tersedia pelayanan ini. Kegiatan Posyandu yang ada di Desa Rangan Surai ini dilaksanakan pada setiap tanggal 6 setiap bulannya dan pemanfaatnya cukup banyak. Jumlah bayi dan balita di setiap Kegiatan Posyandu yang dijadwalkan dan dilakukan terdiri dari 56 orang bayi dan balita. Walaupun untuk kondisi sekarang tenaga kesehatan atau medisnya cukup minim dengan hanya satu orang tenaga medis saja yang Pera Susanti, AMD, Keb/bidang PTT, warga pun bersyukur karena masih bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sangat mereka perlukan.

Adanya program pemerintah PNPM-Mandiri Perdesaan, masyarakat bisa terbantu dengan dibangunnya Posyandu ataupun Puskesdes di desa mereka. Dengan berdirinya bangunan Posyandu dan Puskesdes di desa, warga berharap rutinitas pelayanan kesehatan terhadap ibu-ibu dan balita maupun warga secara umum bisa berjalan lancar. Dan dampaknya adalah bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa.

Read More

Analisis Masalah "Pohon Masalah"

Read More

Pertalian Monitoring dan Evaluasi

Read More

Pengelolaan Kegiatan Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Taraf Kesejahteraan

Pengelolaan kegiatan pembangunan khususnya di perdesaan perlu memperhatikan keikutsertaan/peran aktif dari masyarakat, efektifitas dan efisiensi sehingga dapat mendukung sistem perekonomian masyarakat yang memanfaatkan SDA secara lestari. Diharapkan dengan selalu diberikannya peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat ataupun pelaku pengelola kegiatan mampu menjadikan mereka naik kelas sebagai penggerak kemajuan pembangunan. Keberpihakkan dan keberhasilan strategi daerah dalam pengelolaan kegiatan berbasis masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) diantaranya bisa diukur dari tingkat partisipasi, ketersediaan lapangan kerja serta naiknya jumlah penyerapan angkatan kerja.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari strategi daerah melalui pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat sangatlah penting memperhatikan prinsif-prinsif partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam hal tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian. Tahapan kegiatan pembangunan yang tersusun, terencana dan terlaksana  secara logis dan sistematis dapat memberikan perbaikan/peningkatan kualitas proses pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat yang demokratis dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kriteria lokasi sasaran.

Upaya untuk mengatasi masalah tingkat kesejahteraan  masyarakat perlu dilakukan kajian dan analisis yang serius. Mengetahui akar permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat serta lingkungannya dengan baik, ini diharapkan akan dapat memberikan solusi tepat dan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Faktor-faktor  pendukung keberhasilan implementasi strategi daerah melalui kegiatan program berbasis masyarakat antara lain :
1.    Mekanisme dan petunjuk teknis yang sistematis;
2.    Sistematika pendanaan;
3.    Regulasi yang relevan.

Dengan didukung adanya regulasi yang relevan maka akan mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat lokal yang dinamis dan dapat berjalan dengan baik  (didasari kesepakatan aturan lokal yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat) akan menjadi  langkah awal penting bagi  masyarakat dalam mengelola kegiatan secara mandiri. Pada levelnya, akan menjadi sinergis lagi jika kebijakan sektoral  serius dalam menyikapi regulasi yang ada sehingga dapat menjembatani kerja sama lintas sektoral dalam hal transformasi data,  transfer keterampilan, dukungan terhadap mekanisme dan penetapan sistematika pendanaan secara optimal.

(By. Agusthin Minggu)

Read More

Puisi

Read More

Foto Pelaku Pemberdayaan Masyarakat - Kegiatan PNPM MPd Kab. Kapuas (2)

 

 

Read More